FEATURES

Kiamat Kecil Transjakarta

Katanya, kiamat akan terjadi pada 2012. Itu yang dilihat dari film dan ramalan. Ternyata tidak, kiamat itu akan datang pada 2014. Sutiyoso yang meramal. Bahkan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), meyakininya lebih cepat, 2011. Tapi ini soal kiamat yang akan menimpa sistem transportasi Ibukota, termasuk Bus Transjakarta. Seorang lelaki turun dari Bus Transjakarta di Halte Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Wajahnya merah padam, berkeringat. Padahal, Senin itu masih pagi, pukul tujuh yang dingin sebab hujan tak jua reda sejak semalam. Tangan kirinya menenteng tas kulit berwarna coklat, sementara tangan kanannya sibuk merapikan kemeja putihnya yang lecek dan mengelap keningnya dengan sapu tangan biru dongker. Sutrisno, nama lelaki paruh baya itu. Pagi itu, ia merasa sial. Penderitaannya serasa lengkap sudah lantaran BMW hitamnya masuk bengkel. Ditambah, hujan lebat mengguyur jalanan hingga banjir selutut, jalanan macet, berdesakan pula di dalam bus, bikin dia tak nyaman. ”Huuh, kapok deh naik Transjakarta,” lelaki ini mengeluh sambil pergi berlalu menjauhi halte. Kalau sudah begini, angkutan umum seperti Bus Transjakarta menjadi pilihan terakhir ayah dua putri ini. Saban pagi, ia mesti melintasi rute Jalan Dewi Sartika-Otista-Salemba untuk menuju kantornya di Indosat. Meluncur pukul setengah enam pagi dari kediamannya di bilangan Kampung Tengah, Jakarta Timur. Biasanya, Sutrisno ngantor dengan sedan pabrikan Jerman itu. Ia mengaku lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi ketimbang berdesakan naik angkutan publik. Menurutnya, “Transjakarta itu lama. Tidak nyaman dan terlalu padat pada jam sibuk,” ujarnya. Masih dengan nada jengkel. Andai saja transportasi publik macam Transjakarta kondisinya layak, Sutrisno  mengaku mau beralih dari kendaraan pribadinya. “Asalkan tepat waktu, ketersediaan armada mencukupi, kenyamanan dan keamanan bisa dijaga,” kata Direktur IT ini sambil menyorongkan tiga jarinya. Mungkin tak hanya Sutrisno, mungkin juga sebagian besar warga Jakarta. Namun sayang, kenyataannya tak seindah harapan kebanyakan orang. Untuk saat ini, ia menilai Transjakarta terlihat semakin buruk saja. “Di halte, AC-nya sudah nggak nyala, pintu sudah nggak bisa tertutup, jalannya bolong-bolong,” nilai merah darinya. Dengan kondisi seperti ini, ia menilai kalau pemerintah daerah DKI Jakarta tak serius dalam menangani masalah transportasi. “Kayak hidup enggan mati tak mau,” ia berpepatah.

Bukan Jakarta namanya, kalau tak macet saban hari. Tidak hanya di ruas jalan protokol seperti Jalan M.H Thamrin atau Jalan Sudirman, kini kemacetan mulai merata hampir di semua sudut ibukota Indonesia ini. Apalagi saat musim penghujan tiba. Jadilah Jakarta sebagai kota yang sistem transportasinya terasa mengerikan. Dulu, saat Sutiyoso masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarat, ia sempat membuat ramalan. Bahwa kemacetan akan menyergap warga Jakarta saat keluar rumah pada 2014 nanti. Asumsinya sederhana. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta, tak sebanding dengan jumlah ruas jalan yang tak jua bertambah. Meski sudah ada Bus Transjakarta yang punya jalur spesial, tetap saja busway kerap dicaplok kendaraan lain. Tetap saja Transjakarta kena macet. Namun, ’kiamat’ mobilitas itu tampaknya akan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Ririn Sefsani, seorang aktifis dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang menyatakan demikian. ”Mungkin saja terjadi pada 2011, saya punya datanya dan sudah pernah saya sampaikan,” ujar Ririn.

Dari data yang diberikan Ririn kepada saya menunjukkan, luas jalan sebesar 40 juta meter persegi, tak bertambah secara signifikan sejak 2007 hingga kini. Sementara jumlah kendaraan bermotor bertambah rata-rata 500 ribu per tahun dan pada 2011. Jumlah kendaraan diprediksi lebih dari 5,9 juta unit dengan luas kendaraan di jalan 40,1 juta meter persegi. Itu artinya, luas kendaraan sama dengan luas jalan yang tersedia. Sehingga, kemacetan total pun bisa diprediksi menyergap lebih cepat dari bayangan sebelumnya. Menurutnya, kemacetan semakin ruwet tak terkendali juga disebabkan buruknya transportasi publik yang tak mengalami perbaikan secara signifikan. ”Transportasi publik yang tak mengalami perbaikan, baik dari sisi penyediaan maupun fasilitasnya,” kata Ririn iba. Sebetulnya, Ririn mengakui, untuk mengurangi kemacetan di ibukota, transportasi publik bisa menjadi jawaban. Seperti bus Transjakarta yang sudah beroperasi sejak 2004 lalu, atau kereta listrik (KRL). Sayangnya, Ririn masih menilai sama dengan Sutrisno; pemerintah tak serius dalam mengatasi kemacetan. Khusus Jakarta, Ririn menilai bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pendapatan pajak kendaraan bermotor. Alasan lainnya, juga disebabkan industri mobil yang memiliki kepentingan terhadap penjualannya sehingga pemerintah mengabaikan pelayanan transportasi publik yang memadai. Bagi Ririn, komitmen saja tidak cukup karena pemerintah berorientasi pada pendapatan, sementara ”industri mobil itu, bagaimana menjual mobil sebanyak mungkin,” kata Ririn sambil terkekeh. Memang, Ririn mengakui pendapatan pemerintah dari sektor pajak kendaraan juga penting dalam kontribusi pembangunan. Tapi, kalau itu menjadi prioritas pemerintah lalu mengabaikan pelayanan transportasi yang memadai bagi masyarakat, jadilah persoalan. Ririn berharap, Transjakarta bisa digarap dengan manajemen yang baik, termasuk pola kepemilikian armada bus dengan mengikutsertakan para pengusaha angkutan umum. ”Pemiliknya tidak hanya pemerintah tapi juga swasta dengan membangun aspek transparansi dan akuntabilitas yang baik.”

Cara kedua dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan dan model transportasi. Sehingga masyarakat nyaman menggunakannya dan rela beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Keterlibatan masyarakat yang dimaksud Ririn, bahwa masyarakat dapat menggunakan Transjakarta senyaman mungkin, akses halte mudah, fasilitas yang baik, juga keramahan para penyelenggaranya. ”Dan, ketepatan waktu serta ketersediaan di titik-titik, dimana masyarakat beraktivitas. Itu juga juga menjadi hal penting,” kata Ririn mengingatkan. Di samping itu, transportasi publik seperti Transjakarta tidak akan berhasil manakala pemerintah belum mampu mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Atas kesemrawutan transportasi ini, Ririn memberi rapot merah bagi pemerintah. ”Ini persoalan puluhan tahun. Nilainya 2,5 deh,” Ujar Ririn. Terang saja, kalau persoalan ini tetap tak terselesaikan, masyarakat, khususnya di DKI Jakarta, akan merasakan ’kiamat kecil’ sistem transportasi di ibukota. Termasuk Transjakarta, di mana ruas busway selalu dicaplok pengendara lain. Itu artinya, sama dengan rumus, jumlah kendaraan bermotor, ditambah dengan jumlah ruas jalan, sama dengan macet total. Kita tunggu saja.