FEATURES

Menggugat Lupa Sang Penguasa

Pelanggaran HAM terus terjadi di negeri ini. Tak sedikit pula, kasus yang menjadikan umat Islam sebagai korban. Ada kasus Tanjung Priok, ada pula Talangsari. Keduanya, sama-sama gelapnya. Seolah mengidap amnesia, Sang Pemimpin negeri ini mulai ‘lupa’ dengan janjinya. Saatnya umat kembali menggugat!

HAMPIR TIGA TAHUH YANG LEWAT, 26 Maret 2008, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Direktur Eksekutif Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Usman Hamid di Kantor Presiden, Jakarta. Usman tak sendirian kala itu. Ia bersama dengan beberapa anggota keluarga korban kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya. Mereka adalah para perwakilan keluarga korban Tragedi Semanggi I, kerusuhan Mei 1998, penculikan aktivis pada 1997, peristiwa Tanjung Priok, dan korban kasus Talangsari 1989. Tak ada maksud lain dari rombongan Usman, kecuali menyampaikan harapan para korban  agar kasus pelanggaran HAM, menemui titik terang. Presiden SBY yang mengenakan batik lengan panjang berwarna cokelat tua kala itu, seperti biasa, berjanji akan segera menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. “Proses hukum tersebut harus diupayakan seadil mungkin, agar orang-orang yang memang melakukan kejahatan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya. Jangan sampai orang yang salah mendapat hukuman yang ringan, sebaliknya orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman,” begitu janji Presiden SBY, seperti ditirukan Usman, usai pertemuan itu. Sayangnya, hingga detik ini, penuntasan kasus pelanggaran HAM, seolah dilupakan oleh pemerintah. Buktinya, lihatlah peristiwa Talangsari Lampung yang terjadi 22 tahun silam, tepatnya 7 Februari 1989. Ada tiga nama jenderal yang disebut-sebut terlibat. Letnan Jenderal Purn. Hendropriyono, Jenderal Purn. Wismoyo Arismunandar serta Jenderal Purn. Try Sutrisno. Mereka pun tampak tak tersentuh hukum dan selalu mangkir dari panggilan Komnas HAM. Fakta lain mengatakan, kasus Talangsari 1989 pun tak ada perkembangan hingga berkasnya mengendap begitu saja selama tiga tahun di Kejaksaan Agung. Setali tiga uang, kasus lain pun demikian. Janji penguasa untuk menyelesaikan kasus itu, tampaknya mulai ‘dimakan’ lupa. Jangan heran, kalau janji-janji SBY, dianggap sebagai kebohongan.

Para tokoh agama juga sempat menuding sang presiden telah melakukan kebohongan publik pada Januari lalu. Ada sembilan kebohongan, salah satunya penuntasan kasus HAM yang masih menjadi pepesan kosong. “Kebohongan dalam arti berbeda ucapan dengan tindakan,” kata Ketua PP Muhammadiyah, hati-hati. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang menyakiti perasaan umat Islam adalah peristiwa Talangsari, Lampung. Bermula dari keberadaan sebuah pengajian yang dipimpin Warsidi pada 1980-an. Aktivitas pengajian itu di antaranya mengkritisi pemerintah Orde Baru yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Dianggap sebagai sebuah bentuk ancaman, pada 7 Februari 1989 silam, aparat militer menyerbu pengajian di Talangsari, Lampung. Akibat penyerangan itu sedikitnya 246 jiwa dilaporkan tewas. Lebih dari setengahnya, korban tewas didominasi oleh kaum wanita dan anak-anak.

Menggugat Lupa dengan Demonstrasi

Umat Islam, tampaknya mulai gerah dengan aksi politik pencitraan presiden SBY. Selalu berjanji, selalu diingkari. Meski begitu, Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban dan KontraS misalnya, tetap lantang memperjuangkan penegakan HAM. Demo Kamisan –demontrasi dengan aksi diam setiap hari Kamis– menjadi sarana pelampiasan kekecewaan, harapan sekaligus gugatan yang dilakukan sejak 18 Januari 2007. Memang, tak semua demo Kamisan berjalan mulus. Pada aksi pertama, 18 Januari 2007, mereka dihadang polisi. Tapi mereka tak mundur, meski polisi meminta mereka bubar. Pada Kamisan 16 Agustus 2007, polisi juga meminta aksi dibatalkan karena ada gladi bersih peringatan tujuh belasan. Kamisan yang sangat menegangkan terjadi 17 April 2008. Sebelum aksi itu terjadi, polisi sempat memberitahukan kebijakan baru tentang larangan melakukan demonstrasi yang terlalu dekat dengan Istana Negara.

Menggugat Lupa dengan Buku

Selain secara berkelompok, ada pula gugatan secara personal. Tomy Irfani misalnya, yang cukup gerah melihat lemahnya penuntasan kasus HAM di Tanah Air. Ia berjuang dengan sebuah novel berjudul “Benteng Terakhir; Tragedi Cinta Harmoni”. Dalam novel setebal 532 halaman itu, mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Terbuka ini, menggugat pelanggaran HAM Talangsari, yang terjadi di tanah kelahirannya, Lampung. “Setiap berita apapun yang menyebut Lampung akan membuat berdetak hati saya. Pembantaian di lampung, cukup menyayat hati, bahwa tanah kelahiran saya, telah terkoyak,” kata Tomy lirih kepada Sabili. Tomy menunjukkan simpatinya kepada para korban dan para pejuang HAM, melalui karya tulis. “Baik korban Talangsari maupun korban-korban yang lain.” Harapannya, buku yang diterbitkan Gaung Media ini dapat memberi semangat dan harapan pada para korban, “Kau harus bisa bersabar, sekalipun hatimu tersakiti. Dan sebesar apa pun permasalahan, tentu ada jalan keluarnya,” tegasnya, mengutip salah satu bagian dari novelnya. Sebab, bagi penulis yang telah melahirkan tiga novel ini, tidaklah sulit bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan HAM yang mengorbankan umat. “Sulit kalau sudah diimbuhi kepentingan politik,” katanya. “Kalau pemerintah punya kemauan pasti semua selesai dan tak akan ada peristiwa itu. ”Belakangan, justru muncul kasus berikutnya. Kasus Cikeusik, misalnya. Bahkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai kekerasan yang terjadi saat  penyerangan kepada jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, sebagai kasus direkayasa. “Dimensinya cukup banyak, dan kami menduga kuat ada rekayasa,” kata  Komisioner Subkomisi Mediasi Komnas HAM Ridha Saleh di kantor Komnas HAM, Kamis (10/2) lalu. Untuk membongkar dugaan rekayasa itu, Komnas HAM langsung membentuk tim. Terakhir, tim melihat ada tiga kejanggalan. Pertama, Komnas mendapatkan informasi pihak kepolisian dan aparat keamanan sudah mengetahui akan ada penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah sebelum kejadian. “Sejak dua hari sebelumnya,” ujar Ridha. Kedua, Komnas mendapatkan informasi ada pesan pendek (SMS) yang masuk ke kepolisian mengenai rencana penyerangan. “Dari orang yang kemungkinan juga sudah diketahui (oleh polisi),” jelas Ridha. Kejanggalan ketiga, kepolisian dikabarkan sudah tahu jumlah massa yang akan menyerang, namun jumlah pasukan yang dikerahkan tidak seimbang dengan jumlah massa. “Pengerahan pasukan hanya tidak imbang. Ini ada apa?” tutur Ridha. Menyikapi salah satu kasus ini, Tomy sebagai salah satu anggota masyarakat, mengaku enggan menanggapinya terlalu jauh. Lebih baik, menurutnya, umat Islam mendorong kerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tim pencari fakta yang kredibel untuk melakukan penyelidikan. “Arahkan saja semua hasil penyelidikan tim itu untuk menanggapi kegagalan pemerintah. Kita masih sayang pada pemimpin. Tapi jika mempertahankan pemimpin yang bermain-main dengan nasib dan nyawa anak bangsa, apakah rakyat dan bangsa ini rela ambil resiko seperti itu?” Dalam kondisi seperti ini, umat Islam khususnya, dan rakyat Indonesia umumnya, sedang dalam keadaan terzalimi. Negara dengan sengaja dan tidak sengaja telah menghilangkan kesempatan bagi rakyatnya untuk membangun kemandirian. “Ini sama artinya melanggar HAM,” katanya. Mengacu pada pesan moral Benteng Terakhir, harusnya “Kesadaran dan kedewasaan umat Islam dan rakyat Indonesia segera tumbuh untuk bersatu membentuk kekuatan besar guna menyelamatkan Indonesia kita.”